Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pendidikan Aceh. Jl. H. Mohd.Daud Beureueh No.22 Kutaalam, Banda Aceh

Pengumuman

FESTIVAL FILM DOKUMENTER UNTUK SISWA (FFDS) TINGKAT SMA/SMK/PLB se ACEH 2017

 

Ayo adik-adik, buruan daftarkan diri kamu dalam lomba ini dan menangkan hadiahnya. Info Selengkapnya klik disini

 

Berita Pilihan Redaksi

Siswa dari Aceh Utara Wakili Indonesia Lomba Internasional di Kazakhstan397 Sekolah di Aceh Laksanakan UNBK327 SMK Sudah Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi

LHOKSEUMAWE-Dua siswa SMAN 1 Paya Bakong, Aceh Utara, Maulidi Rahmi dan Fadlon dipastikan mewakili Indonesia ke ajang Lomba Matrix Internasional di Kazakhstan Mei tahun depan. Kepastian itu diperoleh setelah kedua siswa dari pedalaman Aceh Utara ini meraih medali perak dalam ajang Indonesian Science Project Olimpiad, di Kharisma Bangsa, Tangerang Selatan, 24-26 Februari 2017 untuk kategori komputer.

Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN1 Lhokseumawe, Senin (10/4). Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan SMA Luar Biasa mengikuti UNBK berlangsung 10-13 April 2017.

JAKARTA-Sebanyak 327 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1). Ke-327 SMK itu sudah menerima Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

TV Tekkomdik Aceh

Banda Aceh - Dinas Pendidikan Aceh merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW (27/02) di Aula Dinas Pendidikan Aceh. Acara Maulid Disdik Aceh dihadiri oleh Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah dan sejumlah pejabat lainnya

Hardikda, Momentum Benahi Mutu Pendidikan Aceh

HARI Pendidikan Daerah (Hardikda) menjadi suatu hal yang unik dan khas di Aceh, karena tidak ada satu daerahpun di Tanah Air yang mempunyai hari pendidikan daerah. Di Aceh di dalam bidang pendidikan di samping memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada setiap tanggal 2 Mei, juga memperingati Hardikda. Hari pendidikan daerah pertama sekali ditetapkan pada tanggal 2 September 1959 mempunyai makna yang sangat berarti bagi pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh karena menjadi tonggak dan pendorong berkembangnya pendidikan di Aceh.

Penetapan Tanggal 2 September 1959 sebagai hari pendidikan daerah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Aceh almarhum Prof Ali Hashimy sebagai Gubernur Aceh saat itu didasarkan pada dimulainya pembangunan kampus Darussalam pada tanggal 2 September 1959. Pembangunan kampus Darussalam yang saat ini menjadi kebanggaan masyarakat Aceh dilakukan setelah Aceh diberikan sebutan Daerah Istimewa dengan keputusan Missi Hardi nomor Kep.01/Missi/1959.

Surat Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Wakil Perdana Menteri I, Mr Hardi dan mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 1959.

Salah satu keistimewaan yangdiberikan kepada Aceh oleh Missi Hardi adalah dalam bidang pendidikan. Dengan pemberian keistimewaan tersebutlah Alm Prof Ali. Hasymi sebagai Gubernur saat itu membangun suatu kampus sebagai tonggak pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh. Bentuk konkrit dari upaya tersebut adalah dengan didirikannya Universitas Syiah Kuala, IAIN Ar-Raniry dan Dayah Mayang (Pesantren Tinggi) Tgk Syik Pante Kulu yang integrated mengembangkan ilmu agama dan science pada umumnya dalam suatu kampus terpadu, sebagai satu-satunya kampus terpadu di Indonesia.

Yang harus dipahami dulu, sejarah Hardikda Aceh sangat berbeda dengan Hardiknas maupun hardikda di provinsi lain. Hardikda Aceh lahir dari semangat baru semua komponen rakyat termasuk tokoh-tokoh Aceh, berhimpun untuk tujuan mulia pada tanggal 2 September 1959. Yaitu berhenti dari perang fisik dan politik menuju kemajuan melalui pendidikan yang dikenal dari “Darul Harb Menuju Darussalam.”

Tekad bulat di Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam yang ditandatangani oleh Presiden RI Soekarno adalah bukti sejarah dukungan rakyat Aceh untuk memajukan Aceh melalui jalur pendidikan.

Semangat tekad bulad untuk memajukan Aceh melalui pendidikan itulah yang perlu dicontohkan dan kita isi dalam era sekarang ini. Mengingat kondisi pendidikan Aceh, terutama jika dilihat dari segi mutunya, kita terpaksa mengurut dada sambil berharap agar kejayaan pendidikan Aceh di masa lalu dapat diulangi lagi di masa sekarang dan ke depan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Drs H Ibnu Sa'dan M.Pd menyatakan, berbicara masalah pendidikan di satu daerah, tentu tak terlepas dari mutunya sendiri. Jika mutu pendidikan masih belum menggembirakan dan kalah bersaing dengan daerah lain, meskipun Aceh punya anggaran pendidikan yang lebih banyak, tentunya ada persoalan di balik itu yang perlu dibenahi.

"Karenanya, momen Hardikda ke-54 tahun 2013 ini, harus benar-benar kita mamfaatkan sebagai titik tolak untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi, serta membenahi dan memperbaiki segala kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan pendidikan Aceh selama ini," ujar Ibnu Sa'dan.

Menurutnya, siapapun dia tentu punya kewajiban moral untuk terlibat dalam upaya pembenahan mutu pendidikan baik itu pemerintah sebagai pemangku kepentingan pendidikan, guru, siswa, orangtua murid serta masyarakat luas.

"Siapapun harus terlibat dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan, hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Mari kita bergan dengan tangan untuk kemajuan pendidikan kita. Dimana yang masih kurang, mari kita perbaiki. Dan jika ada yang berprestasi, mari kita pertahankan," kata Ibnu Sa'dan.

Kakanwil menambahkan, salah satu yang membuat Aceh terkenal di masa lalu adalah karena pendidikannya yang maju. Sehingga banyak orang dari luar Aceh, bahkan luar negeri seperti Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam yang datang ke Aceh untuk belajar di daerah berjuluk "Serambi Mekkah" ini. "Kalau sekarang justru kita yang harus banyak belajar ke tempat orang lain. Karenanya, mari kita bertekad mengembalikan kejayaan pendidikan Aceh pada masa lalu di masa sekarang ini ini," harapnya.

Lebih lanjut ditambahkannya, salah satu upaya memajukan pendidikan di Aceh adalah harus adanya keseimbangan antara pendidikan umum (sekolah) dengan pendidikan agama (madrasah/pesantren). "Tentu yang paling penting, jangan sampai ada dikotomi atau pemisahan mana yang lebih penting antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Kedua-duanya harus sejalan, tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain-nya," katanya.

Ibnu Sa'dan menjelaskan, moment Hardikda juga harus menjadikan pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat yang jujur, amanah dan bertaqwa kepada Allah SWT. "Kita harus bisa membentuk karakter dan moral masyarakat dan pejabat kita lewat pendidikan. Jangan seperti selama ini, kita melihat banyak yang berpendidikan tinggi tapi tidak berkarakter," jelasnya.

Hal penting lainnya, perlu memadukan iman dan taqwa (Imtaq) dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam pendidikan. "Harus seimbang di antara keduanya. Karena kalau tidak pasti akan menimbulkan masalah dalam pendidikan di Aceh," terangnya.

Ia juga menekankan bahwa generasi muda Aceh harus dididik tidak hanya pintar dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi uga wajib memiliki akhlak mulia, sikap prilaku dan aqidah yang berlandaskan pada ajaran Islam secara kaffah. ”Globalisasi yang tidak tertahankan adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Oleh sebab itu kita membutuhkan kualitas yang lebih baik, yang bermartabat serta sesuai dengan semangat dan budaya Aceh,” ujarnya.

Momentum Hardikda juga perlu mengangkat kembali muatan lokal masing-masing daerah dalam kurikulum pendidikan. "Harus dilihat lagi apa yang perlu diberdayakan kembali sebagai muatan lokal pendidikan masing-masing daerah," kata Ibnu Sa'dan mengingatkan.

Diharapkannya, dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari dana APBA dan itambah lagi alokasi dana APBN akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Target kedepan, pendidikan Aceh harus menjadi salah satu yang terbaik ditingkat nasional dan bahkan di tingkat pendidikan global.

Karena orang akan dengan mudah dapat menilai bahwa rendahnya mutu SDM di satu daerah merupakan akibat dari rendahnya mutu pendidikan daerah tersebut.

Indikator paling umum yang dipakai masyarakat untuk memberi stigma rendahnya mutu pendidikan di Aceh selama ini adalah angka kelulusan yang rendah dan lemahnya daya saing lulusan dalam merebut peluang kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Selain itu, injeksi sejumlah dana ke dalam suatu sistem pendidikan tidak serta merta mampu meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidikan yang bermutu adalah produk dari sebuah kinerja yang melibatkan proses interaksi semua komponen input, bukan sekadar unjuk kerja satu atau dua komponen saja.

Karenanya diperlukan kesungguhan, kesabaran, kejujuran, keterbukaan dan komitmen semua pihak untuk berpartisipasi.

Itulah yang harusnya ditakar ulang, terutama pada moment peringatan Hardikda tahun ini. Kita akan melihat sejauhmana komitmen pemerintah Aceh, para pendidik, guru, dosen, manajemen sekolah, universitas dan institusi pemerintah, melakukan pelayanan pendidikan.

Sekarang kita harus berani berkomitmen untuk memperbaiki pendidikan. Sebab itu menjadi entry point sekaligus menentukan nasib generasi masa depan Aceh. Maka Hardikda 2013 ini, haruslah menjadi entry point dalam menata Aceh. Dan makna pendidikan Aceh itu harus terwujud ke dalam suatu substansi yang lebih luas, yakni filosofi pendidikan.

Pendidikan yang mengandalkan kepada pembentukan akal budi, akan menghasilkan pengetahuan manusia mengenai moralitas dan etika. Sementara pendidikan yang mementingkan pragmatisme, yang diisi dengan ilmu tinggi tetapi miskin etika. Gilirannya berbagai aktifitas seolah tidak perlu diperhadapkan dengan nilai-nilai moral. Tindakan korupsi, kekerasan dan perusakan lingkungan adalah contoh output pendidikan tanpa etika itu.

Semua elemen harus bertekad. Semua harus sepakat bahwa pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang terpuji.

(Muhammad Saman)